INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI DI ACEH TENGGARA
5.1 Area berisiko tinggi dan permasalahan utamanya
Area berisiko sanitasi yaitu daerah yang terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Tujuan penetapan resiko sanitasi adalah :
- Memetakan area-area yang memiliki resiko sanitasi
- Mengklasifikasi area berdasarkan tingkat resiko keseatan lingkungan
- Unit area : desa
Proses penetapan area berisiko yaitu dengan :
1. Pengumpulan data yang berasal dari
- data sekunder dan primer
Data sekunder dalam pengumpulan data penetapan area berisoko yaitu :
§ kepadatan penduduk (populasi, luas area)
§ cakupan pelayanan air minum’jumlah KK miskin
§ jumlah jamban
§ jumlah sampah terangkut
§ luas genangan
§ % wilayah terbangun.
Data primer persepsi SKPK dalam pengumpulan data penetapan area berisoko yaitu :
§ Persepsi SKPK termasuk didalamnya mempertimbangkan fungsi tata ruang (urban function) dimasa mendatang
§ SKPK yang terlibat dalam memberikan skor harus disepakati bersama
§ Berikan waktu 1 minggu untuk mengisi tabel yang disediakan
Data primer hasil studi EHRA dalam pengumpulan data penetapan area berisoko yaitu :
§ Faktor risiko (per desa/Kecamatan)
1. Air tercemar
2. Kelangkaan air
3. Pencemaran oleh tangki septik > 5 thn atau tak pernah disedot
4. Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik
5. Pencemaran sampah
6. Rendahnya perilaku ‘cuci tangan pakai sabun (CTPS)’ di saat 5 waktu penting
7. Rendahnya perilaku menjaga kebersihan toilet
2. Analisis data yang berupa :
- Indikator sebagai variabel
- Skoring dan pembobotan
- Analisa frekuensi, mean weighted, diskusi kelompok
- Alternatif skenario.
3. Penentuan area berisiko dengan cara :
- Sandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, EHRA, persepsi SKPD)
- Diskusi dan sepakati cara menetapkan skor akhir
- Lakukan observasi lapangan untuk mengechek hasil kesepakatan
- Sepakati hasil akhir
- Gambarkan dalam peta dan deskripsikan alasan pemilihan area-area berisiko tersebut.
| Tabel 5.1. Daerah Area Berisiko Kabupaten Aceh Tenggara |
Penentuan daerah area berisiko Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara menyandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, EHRA, persepsi SKPD). Tetapi tidak semua Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dinilai penetapan area berisikonya dengan studi EHRA, hal tersebut dikarenakan tidak seluruh Kecamatan yang di ambil sebagai sample. Kecamatan yang termasuk dilakukan studi EHRA antaralain : Kecamatan Tanoh Alas, Lawe Sigala, Semadam, Bambel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, dan Darul Hasanah. Hasil kesepakatan sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1., menetapkan 6 (enam) Kecamatan yang mempunyai resiko tinggi antaralain : Kecamatan Lawe Sigala-gala, Semadam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, dan Leuser. Berikut peta penetapan area berisiko Kabupaten Aceh Tenggara.
| Peta 5.1. Peta Penetapan Area Berisiko Kabupaten Aceh Tenggara |
5.2 Kajian dan opsi partisipasi masyarakat dan jender di area prioritas
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar :
1. Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri dan keluarganya menuju keadaan yang lebih baik
2. Mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya
3. Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mandapatkan manfaat dari padanya.
Masyarakat disuatu wilayah baik kelurahan maupun desa mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi namun sebagian besar partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang merata dari pemerintah. Pembangunan sanitasi seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (miskin). Demikian juga dengan aspek kesetaraan jender. Kita seringkali tidak memasukkan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian aspek jender dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan/pemantauan pembangunan fasilitas sanitasi seringkali menimbulkan ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan.
Oleh karena itu perlu dilakukan studi mengenai partisipasi masyarakat dan peranan gender dalam pengelolaan sanitasi baik dalam skala Kabupaten maupun sakala nasional. Pemberdayaan Masyarakat dengan pelibatan Gender dan Kemiskinan (PMJK) adalah penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan (Demand Responsive Approach) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi alat partisipatif untuk semua tingkatan yang juga memperkenalkan pentingnya aspek gender dan keberpihakan pada kaum miskin serta memberikan analisa yang holistik dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang ada di tingkat masyarakat.
Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel di butuhkan data informasi yang valid pula, untuk itu perlu berbagai sumbu data melalui survey dan observasi langsung yang terencana dan komperensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan gender serta kemiskinan dalam penanganan sistem sanitasi di Kabupaten serta prospek pengembangannya dimasa depan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali pengolahan sanitasi rumah tangga dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program kegiatan secara mandiri.
Studi tentang Partisipasi Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang program/proyek/layanan apa yang sudah terkait sanitasi dan higiene dengan pelibatan jender dan kemiskinan oleh:
a. Dinas-dinas, program dan layanan yang ada
b. LSM lokal
c. Desa, Kecamatan dan kelompok masyarakat (misalnya kegiatan atas inisiatif masyarkat sendiri, dan
d. Sektor swasta baik formal maupun informal.
Sedangkan manfaat studi PMJK untuk Program Pembangunan Sanitasi adalah :
a. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengetahui kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan
b. Munculnya kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin yang diserta dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi
c. Teridentifikasinya desa yang berpotensi untuk pelaksanaan program sanitasi yang berkelanjutan yang berbasis masyarakat
d. Hasil survey digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten dan Penyusunan Strategi Kabupaten.
Metode yang digunakan dalam studi PMJK yaitu:
a. Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Sanitasi ahli dibidang PMJK dan aspek higiene dari anggota Pokja Kabupaten
b. Tim menentukan kriteria penilaian Inventarisasi Daftar Panjang proyek/program/layanan yang berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh kota, LSM, CBO (Community-based Organization) dan masyarakat untuk sub sektor air limbah, sampah, drainase, sanitasi sekolah dan promosi higiene
c. Tim menyusun Daftar Pendek dengan memilih masing-masing 1 proyek/program/layanan terbaik dan yang dianggap tidak berhasil/gagal dari tiap sub sektor
d. Tim melakukan kunjungan lapangan ke lokasi dari Daftar Pendek identifikasi apa yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, dimana, dengan cara apa dan apa pengaruh umumnya melalui observasitransectwalk, wawancara semi struktural, FGD, dokumentasi foto dan video
e. Menganalisa data hasil dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan PMJK dan aspek higiene, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan, serta dianalisa pula sumberdaya manusia dan keuangan yang ada
f. Hasil analisa dibahas dalam rapat Pokja untuk meminta konsensus untuk rencana replikasi atau scaling up di lokasi lainnya dalam skala kota. Dari hasil analisa studi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, serta potensial strategi untuk mengatasi masalah terkait PMJK dalam berbagai proyek/program/layanan sanitasi
g. Selanjutnya menuliskan hasil analisa sebagai bagian dalam Buku Putih mengenai PMJK dan Aspek Higiene yang membahas:
· Dasar pemikiran mengapa proyek dan layanan sanitasi berbasis masyarakat dikaji dan dianalisis terkait tingkat-tingkat pemberdayaan masyarakat dan pelibatan aspek jender dan kemiskinan apa yang diberikan pada Kabupaten dan masyarakatnya
· Prinsip-prinsip PMJK
· Penjelasan mengenai pendekatan yang ada dalam berbagai bentuk sistim sanitasi (setempat, terpusat, dengan populasi sementara dll), disertai contoh praktek terbaik dan kegagalan terkait kesetaraan dan keberlanjutan
· Sumberdaya manusia dan keuangan serta kemampuan/potensi untuk direplikasi dan perluasan layanan
· Implikasi utama dan pembelajaran yang dapat ditarik untuk sanitasi skala kota layanan sanitasi berbasis masyarakat dengan PMJK termasuk aspek higiene.
Dari hasil observasi dan survey PMJK di wilayah Desa yang termasuk area yang beresiko tinggi yang melibatkan masyarakat dapat diperoleh hasil yang tercantum pada Tabel 5.1 hasil analisa data dapat digunakan dalam penyusunan SSK dan rencana tindakan untuk Desa tersebut oleh pokja Kabupaten Aceh Tenggara.
| Tabel 5.1. Hasil Temuan dan Analisa survey PMJK pada Area Beresiko |
| 1 | Topik | | Temuan dan Analisa |
| 1. | Tingkat Keberhasilan Pembangunan | 1. 2. | Bantuan ke masyarakat yang berhubungan dengan sanitasi seperti progran PNPM-Mandiri dan P2DTK. Pada umumnya masyarakat (laki-laki dan perempuan) sedah ada terlibat dalam pelaksanaan pembangunan program ini karena program ini bernuansa pemberdayaan masyarakat. |
| 2. | Kemauan berpartisipasi | 1. 2. 3. | Partisipasi masyarakat dilibatkan dari awal kegiatan sampai pada proses pelaksanaan Masyarakat sudah berkontribusi dalam bentuk tenaga kerja, material, dan uang tunai. Kontribusi masyarakat tetap diikutsertakan bahkan sampai ke tahap pengelolaan dengan pembentukan kelompok masyarakat. |
| 3. | Siapa yang melakukan | 1. | Pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal teknis masih didominasi dan dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan domestik/rumah tangga seperti dalam mengurus masalah keuangan Sudah ada pembagian tugas dan bertukar peran antara laki-laki dan perempuan untuk banyak jenis pekerjaan/kegiatan di rumah tangga yang dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Pembagian tugas tetap ada walaupun fungsi laki-laki lebih dominan dalam perencanaan dan pembangunan fisik sanitasi. |
Pengambil keputusan dalam penentuan besaran dana untuk perbaikan sarana sanitasi yang rusak di rumah tangga yaitu kepala keluarga. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas.
Besaran pengeluaran keluarga untuk air minum, layanan pengangkutan sampah dan penyedotan tangki septik di Kabupaten Aceh Tenggara tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Berikut besaran pengeluaran keluarga untuk air minum, layanan pengangkutan sampah dan penyedotan tangki septik :
| Indikasi | Satuan | Besaran biaya |
| Air minum | Galon | Rp 5,000 |
| Pengangkutan sampah | Perbulan | Rp 10,000 |
| Penyedotan tanki septic | Komersial | Rp 40,000 |
| Non komersial | Rp 25,000 |
Perilaku hygiene di masyarakat khususnya pada keluarga salah satunya adalah kebiasaan Ibu membuang pampers pada tempat yang tepat. Menurut hasil EHRA masyarakat lebih memilih membuang pampers balita pada tempat sampah. Hal tersebut dapat diliat pada tebel berikut :
| Grafik 5.1. Persentase tempat pembuangan bekas pampers |
Peran laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sarana sanitasi dan promosi higiene di rumah tangga dan lingkungan masyarakat yaitu dengan pemakaian sabun bagi keluarga. Berikut Grafik 5.2. menggambarkan fungsi sabun bagi keluarga berdasarkan hasil EHRA :
| Grafik 5.2. Kegunaan Sabun bagi keluarga |
Seperti halnya perilaku buang air besar sembarangan, perilaku cuci tangan, terlebih cuci tangan pakai sabun merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan, khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini disebabkan perilaku tersebut masih sangat rendah, dimana baru :
· Hanya 28.2% ibu-ibu yang mencuci tangan pakai sabun setelah membersihkan tinja bayi dan balita,
· Hanya sekitar 40% ibu-ibu mencuci tangan setelah buang air besar,
· Hanya 46.8% ibu-ibu cuci tangan pakai sabun sebelum makan,
· baru 23.4% ibu-ibu cuci tangan setelah makan.
Dengan perilaku cuci tangan yang benar, yaitu pakai sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir akan dapat menurunkan kejadian diare sampai 45%.
Peran kader kesehatan, atau kelompok masyarakat desa yang berkesadaran untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi perilaku cuci tangan pakai sabun, diantaranya adalah :
a. Memanfaatkan setiap kesempatan di desa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya CTPS
b. Mengadakan kegiatan yang sifatnya “suatu gerakan” cuci tangan pakai sabun sehingga dapat menarik perhatian masyarakat, seperti pada hari besar kesehatan, pesta desa, dll.
5.3 Komunikasi untuk peningkatan kepedulian sanitasi
Hasil Pemetaan Media :
· Walau tidak rutin, masyarakat secara umum masih sering membaca mendapatkan informasi dari pengumuman atau koran yang dipasang pada papan pengumumam di lokasi tempat tinggal mereka (Selain itu pengajian dan pertemuan warga sering digunakan untuk berbagai penyeluhan. Hanya saja, dibanding kaum pria, ibu-ibu lebih sering hadir pada kegiatan ini. Saat ini yang telah menggunakan kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Humas.
· Sebagian besar warga (terutama ibu-ibu) mengaku sering mendapat informasi tentang sanitasi (air limbah/tinja, sampah, drainase lingkungan) dari kader posyandu saja. Selain itu warga mengaku kadang melihat beberapa poster dan spanduk serta selebaran, walau tidak terlalu mengerti isinya.
· Pada level pemerintahan, beberapa forum (seperti forum SKPK) dan rapat koordinasi sering mengangkat isu lingkungan dan kesehatan daerah secara umum. Selain itu berbagai perayaan, upacara adat, peringatan hari-hari besar serta even publik (seperti peringatan hari jadi Kabupaten) sering digelar oleh pemerintah Kabupaten.
· komunikasi melalui media elektronik terlebih internet sangat membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dari media ini kita juga bias memperoleh berita atau informasi secara cepat dan mudah tentang sanitasi khususnya. Di Kabupaten Aceh Tenggara komunikasi tentang sanitasi yang sudah dipublikasikan melalui website Kabupaten Aceh Tenggara dengan alamat www.acehtenggarakab.go.id.
· Peran serta media dalam mensosialisasikan sanitasi di Kabupaten Aceh Tenggara salah satunya menggunakan media koran Berita Agara yang merupakan salah satu koran daerah. Peran ini di harapkan dapat menjadi dukungan bersama antara pemerintah, swasta, masyarakat dan media. Seluruh media tentunya sangat berperan, tetapi keunggulan media elektronik adalah masyarakat dapat interaktif pada acara – acara yang di sajikan mengenai sanitasi sehingga dapat merangkum segala masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan di lapangan, maupun kendala –kendala yang dihadapi ataupun keberhasilan yang telah dicapai. Untuk media cetak lebih kepada memberi info satu arah dan juga terkendala masalah minat baca yang rendah pada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
· Televisi merupakan sumber informasi paling utama bagi masyarakat umum setelah surat kabar dan radio. Bagi para staf pemerintahan mereka juga secara berkala mendapatkan informasi dari koran dan radio, Walau TV merupakan sarana utama mendapatkan informasi, mereka hanya dapat mengakses siaran stasiun nasional tertentu, yakni RCTI, MetroTV, TransTV dan SCTV. Terdapat stasiun televisi lokal TV AGARA dengan jangkauan siaran hingga hampir seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Satu-satunya TV lokal ini menitik beratkan isinya pada berita-berita seputar berita pemerintahan (50%), pendidikan (30%) dan hiburan (20%). Stasiun televisi ini dikelola oleh pemda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Siaran TV lokal dan nasional yang paling disukai adalah sinetron, musik dan hiburan (73%). Hanya 20% yang menyukai siaran berita dan talk-show.
· Walau 40 % penduduk (khususnya wilayah urban) mempunyai radio mereka tidak mendengarkan radio secara rutin. Beberapa informasi lewat radio dengan siaran hiburan didengarkan justru di tempat-tempat umum seperti beberapa gedung perkantoran, pasar rakyat, bis kota maupun pusat perbelanjaan. Sementara di wilayah pinggiran masih rutin mendengarkan siaran hiburan (dangdut) dari radio lokal. Selain radio dan televisi, mereka suka membaca koran daerah, terutama para pegawai kantor dan pedagang.
5.4 Keterlibatan sektor swasta dalam layanan sanitasi
Sektor swasta sebagai keterlibatan dalam kegiatan pengembangan layanan sanitasi sangatlah penting karena daerah tidak akan sanggup sendirian untuk mengembangkan dan mengelola layanan sanitasi diseluruh Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian juga dengan masyarakat dan LSM yang ada di Daerah. Keterlibatan sektor swasta, baik formal maupun informal sangatlah dibutuhkan.
Sektor swasta dapat dilibatkan dalam berbagai aspek layanan sanitasi seperti : membawa modal investasi, sektor swasta juga diharapkan dapat membawa teknologi yang lebih baik dan efisien. Layanan sanitasi akan dikembangkan sesuai standar kenyamanan, kesehatan, dan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dapat terlihat jelas pada layanan sanitasi yang dikembangkan pihak pengembang (developer) swasta untuk kawasan permukiman yang dibangunnya. Pelibatan sektor swasta tidak hanya pelayanan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan, tetapi juga di layanan drainase lingkungan. Sebagaimana dijumpai di berbagai daerah, sebagai usaha layanan sanitasi malah sudah tumbuh dengan sendirinya tanpa ada upaya pelibatan dari pemerintah. Contoh klasiknya adalah usaha daur ulang sampah. Usaha tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta informal juga dapat berperan banyak membantu pemerintah Kabupaten mengatasi permasalahan layanan sampahnya.
Untuk memastikan pelibatan sektor swasta yang optimal, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu menciptakan iklim yang kondusif (enablingenvironment) bagi dunia usaha. Beberapa dukungan Pemerintah Kabupaten yang biasanya harus diberikan kepada sektor swasta antara lain adalah :
· Dukungan teknis: untuk meningkatkan kinerja teknis layanan sanitasi swasta. Sebagai contoh, kerjasama truk-truk sampah dinas kebersihan untuk membawa sampah organik ke fasilitas pengkomposan swasta. Atau, kerjasama truk-truk tinja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten untuk membuang muatan lumpur tunjanya ke IPLT swasta.
· Dukungan pendanaan : khususnya yang menyangkut bantuan pemodalan, pemberian subsidi operasi, dan keringanan retribusi ke pemerintah.
· Dukungan kebijakan dan peraturan : khususnya kebijakan yang dapat meningkatkan penggunaan produk dan jasa layanan sanitasi dari sektor swasta. Sebagai contoh, kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk merawat septic tank-nya, memiliki sumur resapan, dan sebagainya. Sektor swasta juga biasanya membutuhkan kebijakan persaingan usaha yang sehat, perijinan yang mudah, kepastian hukum berusaha, jaminan investasi, dan juga tarif yang menguntungkan mereka.
Beberapa peran yang dapat dimainkan sektor swasta dalam bisnis layanan sanitasi antaralain adalah :
· Perencanaan dan pelaksana kontruksi fasilitas sanitasi
· Penyedia jasa layanan sanitasi : penyedotan septic tank, WC umum, pembersih saluran drainase,
· Kontraktor operasi dan pemeliharaan : misalnya kontrak pemeliharaan kebersihan jalan raya, transportasi sampah ke TPA, pengelolaan TPA, pengoperasian IPAL,
· Produsen alat dan bahan sanitasi : misalnya produsen truk sampah, septic tank paket, composter, pompa lumpur, incinerator, bahan kimia pembersih,
· Pengelola limbah : misalnya pengusaha daur-ulang sampah, pengkomposan, pengolahan lumpur tinja.
Baik sektor formal maupun sektor informal dapat berperan dalam bisnis layanan sanitasi. Persaingan di antara keduanya cukup ketat. Walau begitu, sektor formal dan sektor informal dapat juga bermitra di berapa bisnis layanan sanitasi. Sebagai contoh, di bisnis daur ulang sampah plastik di mana kedua sektor itu telah membentuk jaringan usaha yang mapan. Pemulung dan pengepul mewakili kehadiran sektor informal dalam bisnis ini. Di sisi lain, pihak pencacah pelet plastik dan pihak pabrikan produk plastik mewakili kehadiran sektor formal.
Peluang bisnis sanitasi tidak hanya dapat diperoleh dari pemerintah Kabupaten. Banyak juga peluang yang tersedia dari sektor swasta, misalnya dari pengembang perumahan, pengelola gedung, industri, dan sebagainya. Peluang bisnis sanitasi juga dapat diperoleh dari masyarakat. Misalnya, bisnis penyedotan tinja yang langsung berhubungan dengan penghuni rumah yang septic tank-nya penuh.
Comments
Post a Comment